Time-Indonesia.my.id, ‎Garut - Penyaluran bantuan pangan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, mendapat sorotan setelah muncul dugaan adanya pungutan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).‎‎Berdasarkan keterangan sumber yang diperoleh tim media, dugaan pungutan tersebut terjadi dalam penyaluran bantuan pada April 2026. Penyaluran disebut dilakukan melalui wilayah RT masing-masing.‎‎Sumber menyebutkan, warga penerima bantuan di sejumlah wilayah diminta membayar sekitar Rp35 ribu untuk mendapatkan dua kantong beras dengan total 20 kilogram serta empat liter minyak kemasan.‎‎Alasan pembayaran tersebut, menurut sumber, disebut untuk biaya operasional dalam proses penyaluran bantuan.‎‎Dugaan pembayaran tersebut disebut tidak hanya terjadi di Kampung Cipetir. Informasi serupa juga disebut terjadi di sejumlah kampung lainnya. ‎"Di Kampung Pamukiman, Cilurah, Leuwi Panjang, Cineang dan beberapa wilayah lainnya juga sama Rp35 ribu," Ujar sumber, Rabu (23/9/2026). ‎‎‎Sumber menyebut persoalan tersebut kemudian memicu komplain dari warga Kampung Cipetir. Bahkan, Ketua RT 002 Kampung Cipetir dikabarkan mengundurkan diri setelah muncul persoalan terkait penyaluran bantuan tersebut.‎‎Pada penyaluran berikutnya yang disebut berlangsung pada 21 September 2026, mekanisme pembayaran di wilayah Kampung Cipetir kembali berubah.‎‎KPM yang menerima tiga kantong atau 30 kilogram beras disebut diminta membayar Rp30 ribu. Namun, menurut sumber yang sama, besaran pembayaran di wilayah RT lainnya justru berbeda.‎‎Di sejumlah wilayah, penerima bantuan disebut diminta membayar lebih tinggi, bahkan mencapai Rp50 ribu hingga Rp60 ribu. Salah satu wilayah yang disebut adalah Kampung Ciparanje.‎‎Perbedaan nominal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penetapan biaya operasional dan siapa pihak yang menetapkan serta mengelola uang yang dikumpulkan dari KPM.‎‎Dugaan adanya pungutan tersebut menjadi penting untuk diklarifikasi karena Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah memberikan penegasan terkait penyaluran bantuan pangan.‎‎Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, mengatakan bantuan pangan merupakan hak penuh KPM dan harus diterima secara utuh, baik dari sisi volume maupun kondisi bantuan.‎‎“Bantuan pangan ini hak penuh KPM dan harus diterima secara utuh volumenya serta dalam kondisi baik, tanpa potongan sepeser pun,” kata Rachmi dalam siaran pers Bapanas di Jakarta, beberapa waktu lalu.‎‎Bapanas juga meminta seluruh jajaran di daerah, mulai dari pendamping, aparat desa hingga petugas penyalur, tidak melakukan pungutan dengan alasan apa pun. Bapanas menyatakan laporan dugaan pungutan akan ditindaklanjuti bersama Perum Bulog dan pemerintah daerah.‎‎Dalam siaran pers yang sama, Bapanas menegaskan bantuan pangan beras merupakan program bantuan sosial pemerintah yang seluruh biayanya telah ditanggung negara. Karena itu, menurut Bapanas, tidak ada pungutan yang sah dikenakan kepada KPM saat mengambil bantuan, baik di kantor desa, kelurahan maupun titik distribusi lainnya.‎‎Pernyataan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi dalam kasus di Desa Sagara, terutama apabila pembayaran yang disebut sebagai biaya operasional memang dibebankan langsung kepada KPM.‎‎Selain besaran pembayaran yang berbeda-beda, mekanisme pengelolaan uang dari warga penerima bantuan juga menjadi pertanyaan.‎‎Menurut sumber, masing-masing wilayah RT memiliki pengurus yang menangani proses penyaluran bantuan.‎‎Khusus di wilayah RT 002 Kampung Cipetir, uang pembayaran dari warga disebut diserahkan kepada salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sagara, Nadmudin, yang dibantu dua warga setempat.‎‎Informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk mengenai siapa yang memberikan mandat pengumpulan uang, dasar penarikan biaya operasional, penggunaan dana, serta apakah terdapat pencatatan dan pertanggungjawaban atas uang yang dikumpulkan dari KPM.‎‎Perbedaan nominal pembayaran antarwilayah juga perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apakah terdapat dasar yang sama dalam proses penyaluran atau terdapat mekanisme berbeda di masing-masing wilayah.‎‎Sejumlah warga yang mengetahui persoalan tersebut meminta Badan Pangan Nasional, Satgas Saber Pungli, serta aparat penegak hukum (APH) melakukan penelusuran terhadap dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan di Desa Sagara.‎‎Permintaan tersebut terutama diarahkan untuk memastikan apakah pembayaran yang disebut sebagai biaya operasional memiliki dasar dan mekanisme yang dibenarkan atau justru merupakan pungutan yang tidak semestinya dibebankan kepada KPM.‎‎Bapanas sendiri menyatakan akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dan mengoordinasikannya dengan Perum Bulog serta pemerintah daerah. Bapanas juga mengimbau masyarakat melaporkan indikasi pungutan atau penyimpangan dalam penyaluran bantuan pangan.‎‎Namun demikian, dugaan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai informasi yang membutuhkan verifikasi. Belum ada kesimpulan bahwa pihak tertentu telah melakukan pelanggaran sebelum dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.‎‎Hingga berita ini disusun, tim media masih berupaya meminta klarifikasi dari Kepala Desa Sagara terkait dugaan pungutan tersebut.‎‎Klarifikasi yang dibutuhkan antara lain mengenai mekanisme penyaluran bantuan, dasar pembayaran yang dibebankan kepada KPM, alasan biaya operasional, pihak yang menetapkan nominal, pengelolaan uang yang dikumpulkan, serta ada atau tidaknya pertanggungjawaban atas dana tersebut.‎‎Tim media juga masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Desa Sagara, pihak BPD, pengurus penyaluran maupun pihak lain yang disebut dalam informasi tersebut.‎‎(Red)‎ Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Kota Kupang -  Perjalanan pers di Nusa Tenggara Timur tidak hanya dibangun oleh institusi media, tetapi juga oleh individu-individu yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di balik kamera, meja redaksi, halaman cetak, hingga ruang digital.Di antara nama yang menorehkan perjalanan panjang tersebut adalah Herry FF Battileo, S.H., M.H., Rusydi S. Maga, S.H., dan Andre Lado, S.H. Ketiganya datang dari lintasan pengalaman yang berbeda, tetapi memiliki satu persamaan: ketekunan membangun ekosistem pers NTT dan beradaptasi dengan perubahan zaman.Ketiganya kini dikenal sebagai figur senior dalam dunia jurnalistik NTT. Pengalaman panjang, jejaring, serta kemampuan membaca perubahan teknologi membuat mereka menjadi bagian dari generasi yang ikut mengantarkan pers NTT dari era media konvensional menuju lanskap digital.Herry Battileo: Dari Kamera RCTI hingga Membangun MediaNama Herry FF Battileo tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang industri media di NTT. Kariernya bermula sebagai kamerawan RCTI, ketika kerja jurnalistik masih sangat bergantung pada perangkat kamera, kaset, proses penyuntingan, serta mobilitas tinggi di lapangan. Dari balik kamera, Herry memahami bagaimana sebuah peristiwa diolah menjadi informasi yang memiliki nilai berita.Perjalanan tersebut kemudian membawanya ke posisi Pemimpin Redaksi Top TV. Pengalaman di televisi memperluas pemahamannya mengenai produksi berita, manajemen ruang redaksi, hingga bagaimana sebuah media membangun karakter di tengah persaingan informasi.Tidak berhenti di televisi, Herry kemudian memasuki dunia media cetak dan digital. Ia mendirikan Surya Inside, yang berkembang dari media cetak berbentuk tabloid hingga media online.Lintasan tersebut menunjukkan satu karakter penting dalam perjalanan Herry: kemampuan beradaptasi.Dari kamera televisi, ruang redaksi, media cetak, hingga platform digital, perubahan teknologi tidak menghentikan langkahnya. Justru perubahan medium menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya.Rusydi Maga dan Konsistensi Membangun Media DigitalNama lain yang memiliki jejak panjang dalam perkembangan media digital NTT adalah Rusydi S. Maga, S.H. ia dikenal sebagai pendiri Zonalinenews, sebuah media yang menjadi bagian dari dinamika pemberitaan digital di NTT.Kemunculan media online mengubah secara mendasar pola kerja jurnalistik. Berita tidak lagi harus menunggu proses produksi cetak dan distribusi fisik. Informasi dapat dipublikasikan dengan cepat dan menjangkau pembaca dalam waktu yang hampir bersamaan dengan terjadinya sebuah peristiwa.Di tengah perubahan tersebut, Rusydi mengambil bagian dalam membangun media berbasis digital.Perjalanannya memperlihatkan bagaimana generasi jurnalis senior tidak hanya bertahan menghadapi transformasi teknologi, tetapi juga ikut membangun infrastruktur pemberitaan baru.Zonalinenews menjadi salah satu bagian dari lanskap media digital yang terus tumbuh dan berkembang di NTT.Andre Lado: Dari Dunia Seni dan Tulisan Menuju JurnalistikSementara itu, Andre Lado, S.H. memiliki perjalanan yang berangkat dari dunia kepenulisan. Sekitar 2003, Andre mulai aktif menulis. Pada fase awal tersebut, ia dikenal sebagai seniman sekaligus penulis berbagai artikel. Dunia tulisan menjadi ruang yang mempertemukannya dengan berbagai gagasan, fenomena sosial, dan realitas kehidupan masyarakat.Hingga sekitar 2009, Andre kemudian mulai memfokuskan diri pada profesi jurnalistik. Peralihan tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan seorang jurnalis tidak selalu bermula dari ruang redaksi. Ada yang lahir dari dunia televisi, ada yang tumbuh melalui media cetak dan digital, dan ada pula yang berangkat dari tradisi kepenulisan serta seni.Bagi Andre, pengalaman panjang dalam menulis menjadi modal penting ketika memasuki dunia jurnalistik secara lebih serius.Tiga Lintasan, Satu Perjalanan Pers NTTJika dirangkai, perjalanan Herry Battileo, Rusydi Maga, dan Andre Lado menggambarkan tiga jalur berbeda dalam sejarah perkembangan pers NTT.Herry datang dari dunia penyiaran dan produksi televisi sebelum memperluas kiprahnya ke media cetak dan online. Rusydi mengambil bagian dalam pertumbuhan media digital melalui pendirian Zonalinenews. Sementara Andre membangun fondasi dari dunia seni dan kepenulisan sebelum menjadikan jurnalistik sebagai fokus profesional. Perbedaan latar belakang tersebut justru memperlihatkan luasnya ekosistem pers.Jurnalisme bukan hanya soal menulis berita. Di dalamnya terdapat kerja produksi, pengumpulan informasi, pengelolaan media, teknologi, jaringan, keberanian berada di lapangan, serta kemampuan memahami perubahan perilaku pembaca.Dari Era Cetak ke Era DigitalPerubahan media di NTT berlangsung seiring dengan perubahan teknologi komunikasi. Generasi awal media bekerja dengan ritme yang jauh berbeda dibandingkan era digital. Berita membutuhkan proses produksi yang lebih panjang. Distribusi juga bergantung pada kemampuan media mencetak dan menyebarkan produk jurnalistik kepada pembaca. Internet kemudian mengubah hampir seluruh mekanisme tersebut.Portal berita dapat memperbarui informasi secara berkala. Jurnalis dituntut bekerja lebih cepat. Redaksi harus mampu mengelola arus informasi yang semakin deras. Pada saat bersamaan, media juga harus mempertahankan akurasi, verifikasi, dan prinsip-prinsip jurnalistik. Dalam konteks itulah pengalaman para jurnalis senior menjadi penting.Mereka tidak sekadar menyaksikan perubahan tersebut, tetapi mengalami sendiri berbagai fase transformasi media dari kamera dan ruang redaksi konvensional hingga ekosistem pemberitaan digital yang bergerak nyaris tanpa jeda.Ikon dari Sebuah GenerasiMenyebut Herry Battileo, Rusydi Maga, dan Andre Lado sebagai bagian dari generasi senior pers NTT bukan semata-mata karena panjangnya masa pengabdian mereka.Lebih dari itu, ketiganya merepresentasikan sebuah generasi yang mengalami langsung perubahan fundamental dalam dunia media.Mereka bekerja pada masa ketika jurnalisme membutuhkan daya tahan tinggi, kemudian beradaptasi ketika teknologi mengubah cara berita diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi masyarakat.Kini, kekuatan media tidak hanya ditentukan oleh mesin cetak atau studio televisi. Infrastruktur digital, jaringan informasi, kecepatan distribusi, dan kemampuan membangun komunitas pembaca menjadi bagian penting dari industri pers.Di tengah perubahan itu, pengalaman dan jam terbang tetap menjadi modal yang tidak dapat digantikan begitu saja oleh teknologi.Menjaga Tradisi di Tengah PerubahanPerjalanan ketiga tokoh tersebut pada akhirnya bukan hanya cerita mengenai individu. Mereka merupakan bagian dari cerita panjang pers NTT tentang bagaimana jurnalisme tumbuh, beradaptasi, dan menemukan bentuk baru.Herry Battileo dengan perjalanan dari kamera RCTI hingga membangun media. Rusydi Maga dengan kiprahnya mendirikan Zonalinenews. Andre Lado dengan perjalanan dari dunia seni dan kepenulisan menuju jurnalistik.Tiga nama, tiga lintasan, tetapi berada dalam satu bentang sejarah yang sama: perjalanan pers Nusa Tenggara Timur.Di tengah derasnya arus informasi digital, pengalaman mereka menjadi catatan penting bahwa media bukan semata-mata persoalan teknologi.Di balik setiap platform, selalu ada manusia yang merintis, bekerja, belajar dari lapangan, menghadapi perubahan, dan mempertahankan keyakinan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik memiliki nilai bagi kehidupan demokrasi dan masyarakat.Karena itu, perjalanan panjang Herry FF Battileo, Rusydi S. Maga, dan Andre Lado bukan hanya dinilai sebagai bagian dari perjalanan sebuah generasi pers NTT, namun mereka adalah legenda hidup dan maestro pers yang menyaksikan perubahan zaman dari dekat dan turut meletakkan fondasi bagi wajah media NTT hari ini. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan dua pejabat PT Hutama Karya yaitu Bintang Perbowo (Dirut PT HK) dan M. Rizal Sucipto, tersangka korupsi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018–2020 senilai Rp.205 milyar. IZ Pemilik PT Sanitarindo Tanggon Jaya (PT STJ), yang lebih dulu jadi tersangka meninggal duniaSementara Bambang Joko Sutarto, Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan (2026-2031) yang sebelumnya menjabat Direktur Keuangan anak perusahaan (PT HK Realtindo/HKR), selaku pembayar tagihan dalam proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tidak terlibat dalam penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara Rp. 205 milyar ituSebagai mantan Direktur Keuangan anak perusahaan (PT HK Realtindo/HKR), Bambang Joko Sutarto memang mengetahui dan mengurusi aliran dana operasional serta biaya-biaya proyek tersebut, tetapi hal itu menurit KPK tidak serta-merta membuatnya menjadi tersangka karena posisinya dinilai menjalankan fungsi administratif kedinasan sesuai prosedur pembayaran formal.Dalam hukum pidana korupsi, mengetahui aliran dana atau menandatangani pembayaran kas keluar belum cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, kecuali ditemukan bukti bahwa ia ikut berniat jahat (mens rea) atau memalsukan dokumen untuk memperkaya diri sendiri.Masalah Bambang Joko Sutarto yang ikut seleksi Dirut BPJS Ketenagakerjaan, periode 2026-2031 sempat memanas, setelah Koordinator Forum Jamsos, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH mengkritik Pansel BPJS Kerenagakerjaan dan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), sebab kasus Korupsi Trans Sumatra senilai Rp.205 milyar belum berkeputusan tetap.Kepada media Jusuf Rizal mengomentari status hukum Direktur Keuangan Bambang Joko Sutarto yang sudah ditetapkan tidak terlibat korupsi alias bebas demi hukum, menyebutkan Forum Jamsos menghargai keputusan hukum KPK. Dengan keputusan KPK itu, sebagai Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto dapat bekerja tenangKasus dugaan korupsi pengadaan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahun anggaran 2018–2020 yang diusut oleh KPK menetapkan beberapa tersangka, yang melibatkan pejabat tinggi PT Hutama Karya (PT HK) serta pihak swasta dengan kerugian negara mencapai Rp205 miliar.Daftar TersangkaBintang Perbowo (BP): Mantan Direktur Utama PT Hutama KaryaM. Rizal Sucipto (RS): Mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT Hutama Karya sekaligus Ketua Tim Pengadaan Lahan. Satu orang berinisialiZ: Pemilik PT Sanitarindo Tanggon Jaya (PT STJ), yang perkaranya dihentikan karena yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara Bambang Joko Sutarto yang sempat diperiksa sebagai saksi bebas dan dinyatakan tidak terlibat dalam korupsi itu. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jakarta -- Komitmen ikut bangun Jakarta Bersinar dan mendukung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung benahi Jakarta, Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara akan kritisi Bank Jakarta, BUMD dan sejumlah Dinas yang masih melakukan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Akan luncurkan Kotak Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Jakarta"Membangun kota Jakarta Bersinar sebagaimana Jargon Kampanye Pramono-Rano selain menata pembangunan yang baik, telapi juga perlu pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntable. Untuk itu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung harus didukung dengan memberi masukan yang kritis dan konstruktif," tegas Ketum Ormas Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta.Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti korupsi menjawab pertanyaan media tentang agenda besar Ormas Madas Nusantara di usianya kedua (19 Oktober 2026) guna turut membangun kota Jakarta, mengingat warga Madura yang bermukim di Jakarta bisa menyentuh angka 500 ribu orangSebagaimana diketahui masyarakat luas, Ormas Madas Nusantara merupakan salah satu organ Pemenangan Pramono-Rano pada Pilgub 2024. Ormas Madas Nusantara bergerak mandiri tanpa didukung logistik dan juga tidak meminta jatah di Pemerintahan Pramono-Rano. Ormas Madas Nusantara hanya meminta agar warga Madura di Jakarta jangan dipinggirkan dalam proses pembangunan kota Jakarta."Prinsip warga Madura adalah dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Karena warga Madura mencari nafkah dan penghidupan di Jakarta, untuk itu Ormas Madas Nusantara berkomitmen ikut menciptakan stabilitas dan kondusifitas Kota Jakarta dengan turut mengawal berbagai kebijakan Pramono yang baik," tutur Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak keturunan Raja Sumenep, Arya Wiraraja itu.Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal, Intelijen Rakyat Semesta (IRS) Madas Nusantara telah menemukan sejumlah dugaan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) di Bank Jakarta, BUMD maupun Dinas-Dinas, misalnya per-Parkiran, dll. Ormas Madas Nusantara akan fokus dalam pengawasan ituDikatakan guna melakukan pengawasan, Ormas Madas Nusantara akan mengajak ormas yang asli Betawi, seperti FBR (Forum Betawi Rempug), Forkabi (Forum Komunikasi Anak Betawi), dll. Dengan APBD sekitar Rp 79,56 trilyun, diperlukan adanya pengawasan internal maupun eksternal agar pengelolaan dana benar-benar profesional, transparan dan akuntableBerdasarkan catatan redaksi Ormas Madas Nusantara dibawah pimpinan tokoh Madura bertangan dingin, Jusuf Rizal dengan usia menuju dua tahun, sudah maju pesat dengan anggota puluhan ribu yang tersebar se-Nusantara hingga luar negeri.Ormas Madas Nusantara menggagas berdiri Bamus Madura (Badan Musyawarah Madura). Membuat Program Sedekah Satu Juta Al Quran. Kini, organisasi tersebut fokus guna mempersiapkan SDM berkualitas untuk Wiraraja Industrial Park Madura di Bangkakan dengan investasi sekitar Rp 5,7 trilyun itu. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jakarta - Organisasi Media Online Indonesia (MOI) terus memperkuat konsolidasi ekosistem media digital di Indonesia. MOI saat ini memiliki 10.893 anggota media siber dan 4.127 perusahaan pers yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.Besarnya jaringan tersebut menjadi modal bagi MOI untuk membangun ekosistem media online yang tidak hanya berorientasi pada produksi pemberitaan, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola organisasi, infrastruktur digital, serta kaderisasi jurnalis.MOI menyatakan pengembangan organisasi dilakukan secara mandiri dengan basis kekuatan anggota di berbagai wilayah. Pusat pengembangan infrastruktur digitalnya berpusat di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur, sekaligus menjadi bagian dari strategi memperkuat konektivitas antarmedia anggota di tingkat nasional.Dalam perkembangannya, MOI juga membangun sejumlah perangkat organisasi yang diarahkan untuk menopang profesionalisme dan integritas anggotanya.Salah satunya adalah Dewan Pers Media Online Indonesia (DP MOI). Lembaga tersebut diposisikan sebagai bagian dari mekanisme internal organisasi untuk menjaga standar, integritas, etika, dan marwah pers di lingkungan media yang tergabung dalam MOI.Di sisi lain, MOI memiliki MOI Institute yang berfungsi sebagai salah satu pilar peningkatan kapasitas anggota. Penguatan kompetensi jurnalistik, pemahaman terhadap perkembangan industri media digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan profesionalisme menjadi bagian penting dari agenda tersebut.MOI juga memiliki Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) yang diarahkan sebagai wadah kaderisasi dan pembentukan karakter wartawan. Melalui PWMOI, proses regenerasi jurnalis di lingkungan MOI diharapkan tidak berhenti pada kemampuan teknis jurnalistik, tetapi juga mencakup karakter, integritas, tanggung jawab sosial, dan kesadaran terhadap fungsi pers di tengah masyarakat.Dengan struktur tersebut, MOI berupaya membangun ekosistem yang menghubungkan media, perusahaan pers, wartawan, pendidikan jurnalistik, kaderisasi, serta infrastruktur digital dalam satu jaringan organisasi yang terpusat dan terkontrol.Memperkuat Pers IndependenDi tengah transformasi industri media yang berlangsung sangat cepat, keberadaan media digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pers dituntut mampu beradaptasi dengan teknologi sekaligus mempertahankan prinsip-prinsip jurnalistik.MOI menempatkan independensi sebagai salah satu fondasi utama organisasi. Sikap tersebut menjadi bagian dari identitas MOI dalam membangun kekuatan media arus utama yang berasal dari jaringan media online di berbagai daerah.MOI juga mengambil posisi untuk tidak menjadi konstituen Dewan Pers, sembari membangun mekanisme dan kelembagaan internal yang dianggap mampu menjadi instrumen penguatan organisasi.Sikap tersebut, menurut MOI, tidak dimaksudkan sebagai upaya mempertentangkan satu institusi dengan institusi lainnya. Sebaliknya, independensi organisasi ditempatkan sebagai pilihan kelembagaan yang diiringi tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip jurnalistik.Rudi Sembiring: Kekuatan MOI Ada pada Persatuan AnggotaKetua Umum DPP MOI Rudi Sembiring menegaskan bahwa kekuatan terbesar MOI bukan semata-mata terletak pada jumlah anggota, tetapi pada kemampuan membangun kesatuan visi di antara media dan wartawan yang tersebar di berbagai daerah."MOI dibangun untuk menjadi rumah besar bagi media online dan wartawan yang ingin bertumbuh secara profesional, mandiri, dan berintegritas. Jumlah anggota tentu merupakan kekuatan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kekuatan tersebut kita kelola menjadi energi positif untuk membangun pers Indonesia," ujar Rudi Sembiring, Sabtu (12/9/2026).Menurut dia, perbedaan pandangan mengenai tata kelola pers merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Karena itu, MOI akan tetap mengedepankan komunikasi, profesionalisme, dan sikap konstruktif."Kami tidak membangun MOI untuk berkonfrontasi dengan siapa pun. Kami membangun organisasi untuk memperkuat anggota. Independensi harus berjalan bersama tanggung jawab, profesionalisme harus berjalan bersama integritas, dan kebebasan pers harus selalu disertai kesadaran terhadap kepentingan publik," tandasnyaRudi juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur digital sebagai bagian dari masa depan media.Menurutnya, media online tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan jurnalistik. Perubahan teknologi menuntut organisasi media memiliki kemampuan dalam pengelolaan platform digital, distribusi informasi, keamanan digital, pengembangan sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.Jusuf Rizal: Profesionalisme Menjadi FondasiSementara itu, Sekretaris Jenderal DPP MOI Jusuf Rizal menambahkan, konsolidasi organisasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas seluruh anggota."Kita ingin MOI menjadi organisasi yang kuat bukan karena suara yang keras, tetapi karena kualitas anggotanya. Media yang besar harus memiliki wartawan yang kompeten, perusahaan pers yang tertata, serta budaya organisasi yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab," bebernyaJusuf juga menyebut bahwa keberadaan MOI Institute dan PWMOI menjadi bagian penting dalam agenda tersebut.MOI Institute diarahkan untuk menjadi pusat pengembangan kapasitas, sedangkan PWMOI menjadi ruang kaderisasi dan pembentukan karakter wartawan. Dengan demikian, regenerasi di tubuh MOI diharapkan berlangsung secara terstruktur."Kami ingin melahirkan wartawan yang bukan hanya mampu menulis berita, tetapi memahami profesinya, memahami tanggung jawabnya kepada publik, menghormati kode etik jurnalistik, serta mampu menghadapi perubahan teknologi dan tantangan industri media," tegasnyaIa menambahkan bahwa, keberagaman latar belakang media anggota MOI merupakan kekuatan yang harus dirawat.Menurut Jusuf, media di daerah memiliki peran penting karena berada paling dekat dengan masyarakat. Kehadiran media lokal dan regional menjadi salah satu mata rantai penting dalam memastikan berbagai persoalan masyarakat mendapatkan ruang pemberitaan.Menjadi Rumah Besar Media DigitalDengan jaringan ribuan media dan perusahaan pers, MOI menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan pertumbuhan organisasi berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas.Konsolidasi tidak hanya dilakukan melalui struktur organisasi, tetapi juga melalui penguatan pendidikan, kaderisasi, teknologi, dan tata kelola media.Oleh karena itu, DPP MOI menilai bahwa masa depan pers Indonesia akan semakin ditentukan oleh kemampuan media beradaptasi dengan ekosistem digital tanpa kehilangan prinsip dasar jurnalistik.Sebab, organisasi ini menempatkan independensi, profesionalisme, integritas, kaderisasi, dan penguatan teknologi sebagai lima elemen penting dalam membangun kekuatan media online.Bagi MOI, keberadaan ribuan anggota bukan sekadar angka. Jaringan tersebut dipandang sebagai potensi besar untuk membangun ekosistem pers digital yang lebih terorganisasi, kompeten, dan mampu menjangkau masyarakat dari tingkat nasional hingga daerah.Pada akhirnya, organisasi MOI ingin menegaskan bahwa kekuatan pers tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya organisasi, tetapi oleh kualitas berita, integritas wartawan, profesionalisme perusahaan pers, independensi editorial, serta kepercayaan publik.Dengan fondasi tersebut, MOI berambisi terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan organisasi media online independen terbesar dan tak terbendung di Indonesia sekaligus membangun rumah besar bagi media dan wartawan yang ingin berkembang bersama dalam menghadapi era transformasi digital. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jakarta -- Partai Loyalis Bapak HM Soeharto, Parsindo (Partai Swara Rakyat Indonesia) mulai konsolidasi memanaskan mesin partai menuju Pemilu 2029. Konsolidasi meliputi Konsolidasi Organisasi, Konsolidasi Program dan Konsolidasi Jaringan. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Garut - Bidang Pencatatan Aset BPKAD Kabupaten Garut menegaskan bahwa apabila sisa bongkaran bangunan sekolah seperti genteng bekas SDN 1 Maroko diperjualbelikan, hasil penjualannya harus masuk ke kas daerah dan tidak serta-merta digunakan kembali untuk kepentingan sekolah. Hal tersebut disampaikan Ugun, dari Bidang Pencatatan Aset BPKAD Garut, saat dimintai klarifikasi terkait surat yang dilayangkan PW MOI Jawa Barat beberapa hari sebelumnya.‎‎Ugun mengaku belum dapat memberikan penjelasan lebih jauh karena tidak menerima tembusan dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan terkait penjualan genteng tersebut dan menyatakan perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan atasannya.‎‎“Upami diical kedah masuk ka kas daerah. Abdi perlu konsultasi ka atasan bilih lepat kebijakan, bilih lepat ngawaler,” ujar Ugun, Senin (14/9/2026).‎‎Transparansi pelaksanaan program revitalisasi SDN 1 Maroko, Desa Maroko, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan penjualan genteng bekas bongkaran bangunan sekolah.‎‎SDN 1 Maroko diketahui mendapatkan anggaran revitalisasi sebesar Rp812.674.091 yang bersumber dari APBN. Namun, berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, pekerjaan yang terlihat cukup dominan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut berupa penggantian rangka atap menggunakan baja ringan dan pemasangan genteng ringan.‎‎Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai rincian pekerjaan, volume pekerjaan, penggunaan anggaran pada masing-masing komponen, serta kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi kegiatan di lapangan.‎‎Di tengah sorotan tersebut, muncul pula keterangan mengenai penggunaan hasil penjualan genteng bekas bongkaran.‎‎Sebelumnya, salah satu media online memuat keterangan dari pihak sekolah yang menyebutkan bahwa hasil penjualan genteng tersebut digunakan untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di lingkungan sekolah.‎‎Keterangan tersebut kemudian menjadi perhatian karena belum menjelaskan secara rinci mengenai prosedur yang ditempuh sebelum material tersebut dijual, termasuk status aset, mekanisme penghapusan atau pemindahtanganan, pihak yang memiliki kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban atas hasil penjualannya.‎‎Pada kesempatan lain, Kepala Desa setempat yang disebut turut terlibat dalam pengelolaan program revitalisasi menyampaikan bahwa nilai hasil penjualan genteng tersebut mencapai sekitar Rp12 juta. Dana tersebut, menurut keterangannya, digunakan untuk pembangunan TPT sekolah.‎‎Penggunaan hasil penjualan untuk kepentingan sekolah kemudian menjadi salah satu hal yang dinilai perlu diperjelas, terutama apabila material bongkaran tersebut merupakan bagian dari aset pemerintah daerah.‎‎Ketua DPW PW MOI Jawa Barat, R. Satria Santika atau Bro Tommy, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah dengan melayangkan surat kepada sejumlah instansi di Kabupaten Garut untuk meminta klarifikasi dan pemeriksaan terhadap persoalan tersebut.‎‎Menurut Tommy, surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, tetapi juga kepada Inspektorat Kabupaten Garut serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pencatatan aset daerah.‎‎“Surat sudah kami layangkan kepada Disdik Kabupaten Garut, Inspektorat, dan bagian yang menangani aset daerah. Kami meminta agar persoalan ini diklarifikasi dan diperiksa secara objektif, terutama mengenai status material bongkaran, prosedur penghapusannya, kewenangan penjualan, serta mekanisme pertanggungjawaban hasil penjualan,” ujar Tommy.‎‎Ia mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya penjualan genteng bekas bongkaran SDN 1 Maroko yang disebut bernilai sekitar Rp12 juta.‎‎“Yang kami persoalkan bukan semata-mata gentengnya dijual atau tidak, tetapi bagaimana prosedurnya. Kalau memang ada mekanisme penghapusan dan penjualan yang sah, tentu harus bisa dijelaskan dan dibuktikan dengan dokumen. Termasuk hasil penjualannya masuk ke mana dan bagaimana pencatatannya,” katanya.‎‎Tommy juga menyoroti klarifikasi dari Bidang Pencatatan Aset BPKAD Garut yang menyatakan bahwa apabila material tersebut diperjualbelikan, hasilnya harus masuk ke kas daerah.‎‎Menurutnya, keterangan tersebut semakin penting untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen dan penjelasan dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan.‎‎“BPKAD sudah memberikan penjelasan bahwa apabila dijual, hasilnya harus masuk ke kas daerah. Karena itu kami ingin memastikan bagaimana status genteng tersebut, apakah tercatat sebagai aset daerah, bagaimana proses penghapusannya, dan apakah transaksi serta hasil penjualannya tercatat sesuai mekanisme,” ujarnya.‎‎Ia menegaskan, PW MOI Jawa Barat tidak ingin mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.‎‎“Kami tidak menuduh siapa pun. Surat yang kami sampaikan adalah bentuk fungsi kontrol sosial dan permintaan klarifikasi. Kami justru ingin persoalan ini diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta, sehingga jelas apakah prosedurnya sudah sesuai atau memang ada yang perlu diperbaiki,” tegas Tommy.‎‎Selain persoalan material bongkaran, PW MOI Jawa Barat juga meminta agar pelaksanaan revitalisasi SDN 1 Maroko secara keseluruhan dapat dijelaskan secara transparan.‎‎Menurut Tommy, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis dan dapat diketahui kesesuaiannya dengan pekerjaan yang dilaksanakan.‎‎“Program revitalisasi sekolah ini tujuannya sangat baik. Karena itu jangan sampai muncul pertanyaan justru karena kurangnya transparansi. Berapa nilai setiap pekerjaan, apa saja yang dikerjakan, bagaimana volume pekerjaannya, semuanya harus dapat dijelaskan,” ujarnya.‎‎Tommy mengatakan, surat kepada sejumlah instansi tersebut sekaligus dimaksudkan untuk meminta agar persoalan tidak hanya dilihat dari satu sisi.‎‎“Disdik tentu bisa memberikan penjelasan dari sisi pelaksanaan program. Inspektorat dapat melihat dari sisi pengawasan dan pemeriksaan. Sementara instansi yang menangani aset dapat memberikan penjelasan mengenai status, pencatatan dan mekanisme pengelolaan material bongkaran tersebut. Jadi kami berharap masing-masing kewenangan dapat memberikan klarifikasi,” jelasnya.‎‎Ia menambahkan, permintaan pemeriksaan bukan berarti pihaknya telah menyimpulkan adanya pelanggaran.‎‎“Kalau setelah diperiksa ternyata semuanya sesuai prosedur, tentu harus disampaikan juga kepada publik. Tetapi kalau ada yang tidak sesuai, ya harus ada tindak lanjut. Prinsipnya kami mendorong agar penggunaan anggaran negara dan pengelolaan aset pemerintah dilakukan secara transparan dan sesuai aturan,” pungkasnya.‎‎Dengan adanya klarifikasi dari Bidang Pencatatan Aset BPKAD Garut tersebut, sejumlah hal masih menunggu penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait, antara lain mengenai status genteng bekas bongkaran SDN 1 Maroko, dasar kewenangan penjualannya, mekanisme penghapusan atau pemindahtanganan aset, nilai transaksi yang disebut mencapai sekitar Rp12 juta, serta mekanisme pertanggungjawaban atas hasil penjualan tersebut.‎‎Selain itu, rincian pelaksanaan revitalisasi dengan anggaran sebesar Rp812,6 juta juga masih menjadi perhatian, khususnya terkait kesesuaian antara perencanaan, anggaran, pekerjaan, dan volume yang direalisasikan di lapangan.‎‎Klarifikasi dan pemeriksaan dari instansi berwenang diharapkan dapat memberikan kepastian atas informasi yang berkembang sekaligus memastikan program revitalisasi sekolah dan pengelolaan material bongkarannya berjalan sesuai ketentuan.‎‎(Red) Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Kota Kupang -  Persaudaraan Beladiri Shorinji Kempo Indonesia (PERKEMI) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Dojo LBH Surya NTT menggelar latihan khusus yang mempertemukan kenshi senior dan junior pada Jumat (4/9). Latihan yang dipimpin Simpai Andre Sole Dan IV (Yondan) bersama Ketua Dojo LBH Surya NTT Simpai Herry FF Battileo, S.H., M.H., Dan I (Shodan), itu difokuskan pada penguatan disiplin, pembinaan mental, serta peningkatan penguasaan teknik Shorinji Kempo.Latihan tersebut diikuti sejumlah kenshi senior, di antaranya Andre Lado, S.H., Kyu II, dan Rusydi S. Maga, S.H., Kyu I, serta para kenshi junior dari berbagai tingkatan.Simpai Andre Sole mengatakan, disiplin merupakan salah satu fondasi penting dalam latihan Shorinji Kempo. Karena itu, setiap kenshi tidak hanya dituntut memiliki kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga mampu membangun sikap, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap tata tertib latihan.Menurut dia, latihan Shorinji Kempo tidak semata-mata diarahkan untuk memenangkan pertarungan. Proses latihan harus menjadi sarana membentuk pribadi yang mampu mengendalikan diri, menghormati sesama, bertanggung jawab, dan terus memperbaiki kemampuan."Shorinji Kempo bukan hanya soal kemampuan bela diri. Di dalam latihan ada proses pembentukan karakter, disiplin, pengendalian diri, dan penghormatan kepada sesama kenshi," ujar Andre dalam arahannya.Ia menekankan, kedisiplinan harus dibangun melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Mulai dari kehadiran, kesiapan mengikuti latihan, kepatuhan terhadap instruksi pelatih, sikap terhadap sesama kenshi hingga kesungguhan dalam mempelajari setiap teknik.Dalam konteks pembinaan PERKEMI, disiplin tersebut berjalan beriringan dengan penguasaan teknik. Seorang kenshi diharapkan tidak hanya hadir dan mengikuti latihan, tetapi memahami serta mampu mempraktikkan teknik dengan benar sesuai tingkatan yang sedang dijalani.Evaluasi Disiplin dan Penguasaan TeknikSementara itu, Simpai Herry FF Battileo menjelaskan bahwa latihan khusus tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan pembinaan internal Dojo LBH Surya NTT.Menurut Herry yang juga advokat kondang kota kupang tersebut, pembinaan tidak cukup hanya dilakukan melalui latihan rutin. Kenshi yang menunjukkan persoalan kedisiplinan perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan khusus agar dapat memahami kembali tanggung jawabnya sebagai bagian dari organisasi dan dojo.Ia mengatakan, dalam latihan kali ini terdapat kenshi yang dipanggil secara khusus untuk mendapatkan pembinaan. Dalam evaluasi tersebut, sanksi berupa penurunan satu tingkat diberikan kepada kenshi yang dinilai tidak memenuhi standar kedisiplinan yang ditetapkan.Namun, Herry menegaskan bahwa sanksi tersebut bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan bagian dari proses pendidikan dan evaluasi agar setiap kenshi memahami bahwa tingkatan dalam Shorinji Kempo harus dibarengi dengan kualitas sikap dan kemampuan teknik."Di PERKEMI NTT, yang kita butuhkan bukan hanya kenshi yang disiplin, tetapi juga kenshi yang benar-benar menguasai setiap teknik dengan baik. Peringkat harus menjadi cerminan dari proses latihan, kemampuan, sikap, dan tanggung jawab," kata Ketua DPW MOI Provinsi NTT tersebut.Ia menjelaskan, kenaikan atau keberadaan seorang kenshi pada tingkatan tertentu harus diikuti dengan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan materi yang telah dipelajari. Karena itu, evaluasi dilakukan untuk memastikan proses pembinaan berjalan secara serius dan terarah.Masih menurut Herry, pendekatan tersebut juga penting bagi para kenshi junior. Ketegasan dalam menerapkan aturan diharapkan menjadi pembelajaran bahwa setiap pencapaian dalam Shorinji Kempo diperoleh melalui proses, kedisiplinan, latihan yang berkesinambungan, serta penguasaan teknik."Kalau kita ingin membesarkan PERKEMI NTT, maka kita harus membangun kenshi yang memiliki kecintaan terhadap Shorinji Kempo, disiplin dalam berlatih, menghormati sesama, dan mau terus belajar. Sanksi dalam pembinaan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki dan menjadi pelajaran bersama," ujar pria yang dikenal sebagai Tokoh Pers NTT itu.Senior dan Junior Berlatih BersamaLatihan gabungan antara kenshi senior dan junior juga menjadi bagian penting dalam proses transfer pengalaman. Kehadiran kenshi senior diharapkan dapat memberikan contoh langsung mengenai sikap, kedisiplinan, dan kesungguhan dalam menjalani latihan.Bagi kenshi junior, latihan bersama memberikan kesempatan untuk belajar dari kenshi yang lebih berpengalaman, sekaligus memahami bahwa perkembangan dalam Shorinji Kempo membutuhkan proses panjang dan konsistensi.Sementara bagi kenshi senior, keberadaan mereka di tengah latihan menjadi bagian dari tanggung jawab pembinaan generasi berikutnya.Melalui latihan gabungan tersebut, Dojo LBH Surya NTT berupaya membangun suasana latihan yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan bela diri, tetapi juga pembentukan karakter dan rasa persaudaraan antarkenshi.Pembinaan yang dilakukan secara konsisten diharapkan dapat melahirkan kenshi yang memiliki keseimbangan antara kemampuan teknik, kedisiplinan, mental, serta sikap terhadap sesama.Bagi PERKEMI NTT, proses tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pembinaan agar Shorinji Kempo tidak berhenti pada penguasaan gerakan bela diri, tetapi juga mampu membentuk pribadi yang lebih baik melalui latihan.Dengan demikian, latihan di Dojo LBH Surya NTT tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga ruang evaluasi bagi setiap kenshi untuk mengukur kembali kesungguhan, kemampuan, dan komitmennya dalam menekuni Shorinji Kempo sekaligus ikut membesarkan nama PERKEMI NTT. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Garut - Pengelolaan material bekas bangunan dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Kabupaten Garut menjadi sorotan. Genteng bekas bongkaran dari SDN 1 Maroko, Desa Maroko, Kecamatan Cibalong, diduga diperjualbelikan setelah proses rehabilitasi bangunan sekolah akan dimulai.‎‎Informasi mengenai dugaan tersebut diperoleh pada Kamis, 3 September 2026. Dalam penelusuran di lapangan, Hendra yang disebut sebagai bendahara sekolah sekaligus terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi, membenarkan adanya penjualan genteng bekas dari bangunan lama sekolah.‎‎Namun, hingga saat ini belum diperoleh penjelasan resmi mengenai dasar kewenangan penjualan, mekanisme penghapusan atau pemindahtanganan material tersebut, jumlah genteng yang dijual, nilai transaksi, pihak pembeli, maupun penggunaan uang hasil penjualan.‎‎SDN 1 Maroko sendiri diketahui memperoleh anggaran revitalisasi sebesar Rp812.674.091 yang bersumber dari APBN untuk perbaikan 4 ruang kelas dan 1 kantor. ‎‎Persoalan tersebut menjadi penting untuk diperjelas karena status material bekas bongkaran tidak serta-merta berarti dapat diperjualbelikan secara bebas. Apabila material tersebut merupakan bagian dari Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaannya harus mengikuti ketentuan mengenai penatausahaan, pemindahtanganan, penjualan, hingga penghapusan aset.‎‎Ketentuan mengenai pengelolaan BMD saat ini mengacu antara lain pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Permendagri 7/2024 secara khusus melakukan perubahan terhadap sejumlah ketentuan, antara lain mengenai pemindahtanganan, penjualan BMD, pembayaran atas penjualan, permohonan persetujuan penjualan, serta penghapusan BMD.‎‎Selain itu, pengelolaan barang milik negara/daerah secara umum juga diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020. PP 28/2020 antara lain menyempurnakan ketentuan mengenai penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah.‎‎Karena itu, apabila genteng tersebut memang tercatat atau merupakan bagian dari BMD, perlu dipastikan apakah sebelum dilakukan penjualan telah terdapat dasar administrasi dan kewenangan yang sesuai ketentuan.‎‎Hal inilah yang kemudian mendapat perhatian dari Ketua DPW PW MOI Jawa Barat, R. Satria Santika atau yang akrab disapa Bro Tommy.‎‎Tommy mengapresiasi program pemerintah dalam membantu revitalisasi sarana pendidikan. Namun, ia mengingatkan agar anggaran dan seluruh material yang berkaitan dengan program tersebut dikelola secara transparan serta sesuai aturan.‎‎“Kami mengapresiasi pemerintah pusat yang telah memberikan anggaran untuk revitalisasi sekolah. Tetapi kalau dalam pelaksanaannya ada indikasi pemanfaatan kesempatan, terlebih jika sampai melanggar ketentuan, tentu ini sangat disayangkan,” ujar Tommy, Jumat (4/9/2026).‎‎Menurutnya, material bekas bongkaran tidak dapat begitu saja dianggap sebagai barang yang bebas dijual apabila secara administrasi masih berkaitan dengan aset pemerintah daerah.‎‎“Kalau memang genteng tersebut merupakan bagian dari aset pemerintah daerah, tentu tidak bisa kemudian setelah dibongkar dianggap bebas untuk dijual. Ada mekanisme pengelolaan aset, termasuk penatausahaan, pemindahtanganan, penjualan maupun penghapusan yang harus diperhatikan,” tegasnya.‎‎Tommy menilai perlu ada pemeriksaan untuk memastikan apakah penjualan genteng tersebut telah memiliki dasar dan prosedur yang sah.‎‎“Kalau benar material itu diperjualbelikan tanpa prosedur yang jelas dan tanpa kewenangan yang sah, berarti telah melakukan pelanggaran. Tetapi untuk memastikannya, tentu harus ada pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan dokumen serta fakta di lapangan,” katanya.‎‎Tommy juga meminta agar indikasi serupa di sekolah lain tidak diabaikan. Ia menyebut SDN 1 Najaten juga perlu mendapat perhatian terkait informasi mengenai dugaan keterlibatan konsultan dalam proses pengadaan.‎‎Namun, ia menegaskan informasi tersebut masih harus diverifikasi dan tidak boleh langsung dianggap sebagai sebuah pelanggaran.‎‎“Kami tidak ingin menuduh atau menghakimi sebelum ada pemeriksaan. Tetapi kalau ada informasi mengenai proses yang tidak sesuai, tentu harus diverifikasi. Jangan sampai program pemerintah yang tujuannya sangat baik justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,”Ujarnya.‎‎Sementara itu, upaya media untuk memperoleh konfirmasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut pada Kamis (3/9/2026) belum mendapatkan keterangan resmi. Pejabat terkait, termasuk Kabid SD, bidang sarana dan prasarana, serta pihak yang menangani program revitalisasi, disebut belum dapat ditemui.‎‎Dengan demikian, sejumlah hal penting masih menunggu penjelasan resmi, terutama terkait status genteng bekas bongkaran, dasar penjualannya, pihak yang memberikan kewenangan, nilai transaksi, serta pertanggungjawaban hasil penjualan.‎‎Keterangan dari pihak Dinas Pendidikan maupun pihak terkait lainnya diperlukan untuk memastikan apakah pengelolaan material bekas bongkaran tersebut telah sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset pemerintah daerah atau justru terdapat prosedur yang perlu diperiksa lebih lanjut.‎‎(San/Yan/Red) Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Bogor - Pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 2 Jasinga, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian dalam pencatatan dan penggunaan anggaran. Sejumlah pihak mendorong adanya pemeriksaan atau audit untuk memastikan pengelolaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.‎‎SMPN 2 Jasinga tercatat memiliki NPSN 20200889. Sorotan tersebut mencakup penyaluran dana PIP, anggaran perawatan sekolah, serta alokasi honorarium guru.‎‎Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara yang dilakukan tim media di lingkungan sekolah, terdapat data penyaluran PIP yang dinilai perlu diklarifikasi lebih lanjut. Dari total anggaran yang disebut mencapai Rp414.375.000 untuk 682 siswa, data yang diperoleh mencatat penyaluran kepada 592 siswa dengan nilai sekitar Rp352.500.000.‎‎Dengan demikian, terdapat perbedaan data yang mencakup 90 siswa. Namun, perbedaan tersebut belum dapat secara otomatis disimpulkan sebagai adanya penyelewengan, karena perlu diverifikasi melalui dokumen resmi, termasuk data penerima, status pencairan, pengembalian dana apabila ada, serta mekanisme penyalurannya.‎‎Dalam wawancara, operator PIP memberikan penjelasan mengenai perbedaan data tersebut. Keterangan yang disampaikan antara lain berkaitan dengan kemungkinan dana yang dikembalikan serta adanya siswa yang disebut tidak mengambil bantuan. Persoalan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen pendukung.‎‎Selain PIP, penggunaan dana BOS untuk sejumlah kegiatan juga menjadi sorotan. Salah satunya adalah anggaran perawatan fisik sekolah yang disebut mencapai Rp304.660.500. Tim media menilai penggunaan anggaran tersebut perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen perencanaan, realisasi pekerjaan, bukti pembayaran, dan laporan pertanggungjawaban.‎‎Hal serupa juga terjadi pada alokasi honorarium guru yang disebut mencapai Rp267.912.000. Besaran anggaran tersebut dinilai perlu dikonfirmasi melalui dokumen pembayaran dan laporan penggunaan dana BOS agar dapat diketahui kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.‎‎Dalam proses konfirmasi, Kepala SMPN 2 Jasinga, Endang Sutiyaningsih, belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai seluruh poin yang dipertanyakan. Karena itu, diperlukan klarifikasi lebih lanjut dari pihak sekolah maupun instansi terkait agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.‎‎Ketua Umum Forum Silaturahmi Wartawan Indonesia (FSWI), W Gunawan, menyatakan pihaknya akan mendorong adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan dana tersebut. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan penggunaan uang negara berjalan transparan dan sesuai aturan, sekaligus memastikan hak siswa penerima PIP tidak terabaikan.‎‎FSWI berencana menyampaikan laporan atau surat pengaduan kepada sejumlah pihak terkait, antara lain Pemerintah Kabupaten Bogor, Inspektorat, serta aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.‎‎“Kami akan mengawal persoalan ini agar dapat diperiksa secara terbuka dan sesuai ketentuan. Jika memang ditemukan pelanggaran, kami berharap dapat ditindaklanjuti sesuai hukum. Namun, semuanya harus berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah,” ujar W Gunawan.‎‎FSWI juga mendorong aparat penegak hukum, termasuk pihak kepolisian dan kejaksaan, untuk melakukan langkah sesuai kewenangan apabila laporan resmi mengenai dugaan penyimpangan tersebut diterima.‎‎Sementara itu, dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana PIP dan BOS di SMPN 2 Jasinga belum dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sebelum terdapat hasil audit, pemeriksaan, atau proses hukum yang membuktikan adanya pelanggaran dan kerugian negara.‎‎Karena itu, pihak sekolah dan pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan. Pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang dinilai penting untuk memastikan apakah perbedaan data dan penggunaan anggaran tersebut merupakan kesalahan administrasi, ketidaksesuaian prosedur, atau terdapat pelanggaran hukum.‎‎Langkah audit juga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana pendidikan sekaligus menjaga agar bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.‎‎‎(Red) Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Garut - Proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN 1 Najaten, Kampung Cinengah, Desa Najaten, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen tersebut diketahui mencakup dua paket pekerjaan.‎‎Berdasarkan informasi yang diperoleh, paket pekerjaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) memiliki nilai Rp1.028.924.517, sementara paket lainnya senilai Rp373.064.219. Dengan demikian, total nilai kedua paket tersebut mencapai sekitar Rp1,40 miliar, dengan durasi pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender.‎‎Namun, dalam pelaksanaannya, proyek tersebut mendapat perhatian setelah muncul sejumlah pertanyaan mengenai pengadaan dan penggunaan material bangunan di lapangan.‎‎Dari hasil pemantauan awak media di lokasi, serta berdasarkan keterangan kepala tukang, disebutkan terdapat material yang didatangkan ke lokasi proyek yang menurut pekerja tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.‎‎“Ada beberapa material yang datang, tetapi menurut kami tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan,” ujar kepala tukang saat dikonfirmasi awak media, Kamis (27/8/2026).‎‎Keterangan tersebut tentunya masih perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan proyek, termasuk pelaksana, konsultan, komite sekolah, maupun pihak terkait lainnya.‎‎Upaya awak media untuk mendapatkan konfirmasi langsung dari pihak sekolah juga menemui kendala. Kepala SDN 1 Najaten, Yanyan, saat hendak ditemui disebut tidak menemui awak media secara langsung.‎‎Melalui bendahara sekolah, awak media mendapat informasi bahwa kepala sekolah berada di lokasi, namun disebut sedang beristirahat.‎‎“Ada titipan, Pak Kepsek ada tapi lagi istirahat,” ujar bendahara kepada awak media.‎‎Dalam kesempatan tersebut, awak media juga menyebut adanya sebuah amplop yang diduga hendak diberikan kepada awak media. Namun, pemberian tersebut ditolak.‎‎Belum diketahui secara pasti maksud dan tujuan pemberian amplop tersebut. Karena itu, peristiwa tersebut perlu diklarifikasi kepada pihak sekolah agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak maupun persepsi yang keliru.‎‎Selain persoalan material, muncul pula informasi mengenai keterlibatan pihak komite sekolah dan konsultan dalam penyediaan atau pemasokan sejumlah material bangunan untuk proyek tersebut.‎‎Jika informasi tersebut benar, kondisi itu perlu mendapat penjelasan mengenai mekanisme pengadaan yang digunakan serta dasar kewenangan masing-masing pihak.‎‎Pasalnya, pengadaan material dalam proyek yang menggunakan anggaran negara semestinya dilakukan secara transparan, sesuai ketentuan, serta menghindari potensi konflik kepentingan.‎‎Keterlibatan pihak yang memiliki hubungan dengan pengawasan, pengelolaan, maupun pelaksanaan pekerjaan dalam proses penyediaan material juga perlu dilihat secara objektif berdasarkan dokumen dan mekanisme pengadaan yang berlaku.‎‎Sorotan terhadap proyek tersebut bukan berarti telah membuktikan adanya penyimpangan atau kerugian negara.‎‎Dugaan penggelembungan harga, pengurangan volume pekerjaan, maupun penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, pengukuran volume pekerjaan, serta perbandingan harga material.‎‎Karena itu, transparansi menjadi penting. Pihak pengelola proyek perlu memberikan penjelasan mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi material, mekanisme pengadaan, volume pekerjaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan material.‎‎Apabila ditemukan perbedaan antara RAB, spesifikasi teknis, dan kondisi pekerjaan di lapangan, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.‎‎Masyarakat juga berhak mengetahui sejauh mana pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi yang ditetapkan.‎‎Hingga berita ini disusun, pihak sekolah dan pihak-pihak terkait masih perlu memberikan klarifikasi atas sejumlah informasi yang muncul, termasuk terkait pengadaan material, keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam penyediaan bahan bangunan, serta peristiwa dugaan pemberian amplop kepada awak media.‎‎Konfirmasi dari semua pihak diperlukan untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang dan memberikan ruang bagi pihak yang disebutkan untuk menyampaikan penjelasan.‎‎(Dede P/Yanto A) Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, ‎Garut, - Kepala Kepolisian Resor Garut beserta staf dan Bhayangkari Cabang Garut mengucapkan ;‎"Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H,"Mari jadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai pengingat untuk senantiasa meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan kepedulian dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.Semoga keteladanan Rasulullah SAW senantiasa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus berbuat kebaikan, menjaga persaudaraan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.“Dengan Akhlak Mulia, Kita Perkuat Persaudaraan dan Kepedulian.”‎(Tim) Baca selengkapnya

‎Time-Indonesia.my.id, ‎GARUT, – Dugaan adanya pungutan terhadap dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diterima Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut mencuat. Informasi tersebut menyebutkan adanya kutipan sebesar 3 persen dari dana BOSP yang diterima PKBM.‎‎Informasi itu disampaikan oleh seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Menurut sumber tersebut, kutipan sebesar 3 persen diduga berkaitan dengan forum PKBM di Kabupaten Garut.‎‎Ketua Forum PKBM Garut, Uleh Abdullah Rizal, saat dikonfirmasi membantah mengetahui adanya pungutan tersebut.‎‎"Nu mana tea ieu teh, kirang paos abdi, oge perkawis potongan naon," ujarnya melalui aplikasi perpesanan, Minggu (23/8/2026)‎‎Pernyataan tersebut sekaligus menjadi bantahan terhadap informasi mengenai adanya potongan dana BOSP sebesar 3 persen.‎‎Sementara itu, dugaan tersebut masih memerlukan penelusuran dan konfirmasi lebih lanjut, termasuk kepada pihak-pihak terkait serta pengelola PKBM yang disebut mengetahui atau mengalami langsung adanya pungutan.‎‎(Tim)‎ Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jakarta -- Demo Akbar mahasiswa dan berbagai elemen penggiat anti korupsi mendesak Presiden Prabowo Subianto agar hukum mati koruptor kakap dan sahkan UU Perampasan aset. Agenda aksi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar DPR bekerja sungguh-sungguh dan tidak makan gaji buta.Dari hasil investigasi media Liranews.com dari berbagai sumber diperoleh adanya kepastian akan aksi demo, Kamis, 27 Agustus 2026 akan diikuti berbagai elemen, mahasiswa, pemuda, LSM, Ormas maupun organisasi penggiat anti korupsi. Kepada media di Jakarta, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH menyebutkan LSM LIRA mendukung gerakan pemberantasan korupsi di bumi Nusantara. Karena menurutnya saat ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja, tapi dikepung oleh korupsi."Korupsi saat ini sudah parah. Tidak hanya dilakukan eksekutif dan legislatif, tapi yuikatif pun sudah korup. Indonesia sudah darurat korupsi. Tidak bisa ditangani dengan cara biasa, tapi dengan cara keras dan harus luar biasa," tegas Jusuf Rizal, Relawan Prabowo Subianto penggiat anti korupsi ituLebih jauh, pria berdarah Madura-Batak itu, menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto jika ingin memerangi dan perang melawan korupsi di Indonesia, tidak perlu terlalu banyak bicara. Cukup buat political will dengan berlakukan hukum mati koruptor kakap dan sahkan UU Perampasan aset," tegas Jusuf Rizal yang juga Ketum Ormas Madas Nusantara itu.Dikatakan korupsi itu tidak hanya menggerogoti kekayaan bangsa, tapi mereka adalah musuh bangsa. Mereka tidak nasionalis dan jadi benalu bagi negeri. Tidak hanya itu, para koruptor juga merusak perekonomian bangsa. Hasil korupsi yang disimpan di bunker-bunker membuat perputaran uang di masyarakat berkurang yang kemudian berdampak pada kelangsungan pembangunan.Kata Jusuf Rizal, pria keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja itu, Presiden Prabowo Subianto harus menunjukkan goodwill-nya yang terukur dalam pemberantasan korupsi. Tidak perlu terlalu banyak lempar statement, sebab itu menjadi kontraproduktif, saat hasilnya kurang signifikan."Ayo seluruh elemen bangsa bersatu lawan kurupsi. Dukung hukum mati korupror kakap dan desak DPR segera sahkan UU Perampasan aset yang masih terganjal di DPR. Pejabat, aparat , konglomerat dan sahabat harus disikat jika korupsi" tutur Jusuf Rizal. Baca selengkapnya

Time-Indonesia.my.id, Jakarta - Ketua Umum Ormas Madas (Masyarakat Madura Asli) Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH instruisikan seluruh anggota Ormas Madas Nusantara harus ikut mengamankan kota Jakarta jika terjadi kerusuhan akibat aksi demo. Kota Jakarta adalah rumah kita karena itu wajib untuk ikut menjaga stabilitas keamanan Kota Jakarta.Pernyataan itu disampaikan pria berdarah Madura-Batak, keturunan Raja Madura, Arya Wiraraja itu kepada media menjawab pertanyaan wartawan tentang sikap Ormas Madas Nusantara akan adanya gelombang aksi demo besar-besaran di wilayah DKI Jakarta bulan Agustus-September 2026"Prinsip Ormas Madas Nusantara dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Jadi kami warga Madura yang ada di Jakarta akan membela kepentingan masyarakat demi keamanan dan kemajuan Kota Jakarta. Tidak hanya mengamankan jika ada aksi demo, tapi kami juga minta anggota mengawasi fasilitas umum yang rawan di rusak dan dicuri," ujar Jusuf Rizal, aktivis penggiat anti Korupsi Relawan Prabowo Subianto itu.Saat ditanya wartawan Ormas Madas Nusantara dapat jatah apa dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, karena Ormas Madas Nusantara ikut bekerja keras memenangkan pasangan Pramono-Rano?Jusuf Rizal menjawab enteng. Katanya, Ormas Madas Nusantara tidak pernah meminta jatah jabatan maupun proyek, seperti tim sukses yang sudah dapat jatah. Katanya, karakter orang Madura tidak mau mengemis jabatan ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Takut ditolak, nanti Ormaa Madas Nusantara, malu."Cukup kebijakan Pramono Anung bagus untuk kemajuan warga Jakarta, Ormas Madas Nusantara, sudah cukup puas. Dari analisa Madas Nusantara, kinerja Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah bagus. Namun dalam transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan," tegas Jusuf RizalSaat dicecar wartawan dengan pertanyaan, bahwa saat audiensi dengan Pramono Anung dijanjikan dana hibah, ambulans, dab BLK (Balai Latihan Kerja), kelanjutannya bagaimana?Saat itu, kata Jusuf Rizal, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung tidak pernah menjanjikan apapun kepada Ormas Madas Nusantara. Kami yang meminta dukungan. Kemudian dicatat Sekda dan Bakesbangpol. Ia itu, saja cukup dicatat. Kami kan menyampaikan aspirasi anggota. Kita paham politiklah, ujar Jusuf Rizal sambil tersenyum"Yang terpenting bagi Madas Nusantara bagaimana bisa membantu Pemprov DKI Jakarta ikut menjaga keamanan, kondusifitas dan stabilitas wilayah DKI Jakarta bekerjasama dengan TNI POLRI. Urusan jatah itu urusan Tuhan dan Politik," tegas Jusuf RizalBerdasarkan catatan redaksi sosok Jusuf Rizal bukan gila jabatan, saat menjadi Relawan SBY-JK (Blora Center) bersama Sudi Silalahi, ia kerap ditawari jabatan Direksi, Komisaris dan bahkan namanya sudah pernah masuk bursa menteri. Namun, dia memilih berada diluar syistem mendirikan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Baca selengkapnya